Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Peru untuk Indonesia (H.E) Luis Raúl Tsuboyama Galván di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Foto : Geraldi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan kedaulatan pangan harus menjadi landasan utama dalam setiap kerja sama internasional, termasuk antara Indonesia dan Peru. Baginya, memastikan keberlanjutan produk lokal di tengah persaingan global sangat krusial.

Pernyataan ini disampaikannya usai menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Peru untuk Indonesia (H.E) Luis Raúl Tsuboyama Galván di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).  Walaupun begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya potensi kolaborasi, khususnya di sektor perdagangan dan pangan.

“Kita terbuka untuk menerima produk pangan dari Peru, tapi kita harus selektif. Jangan sampai jeruk dari Peru, misalnya, justru mendominasi pasar dan membuat petani lokal kita kehilangan daya saing,” ujar Anggia kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan kedaulatan pangan perlu dimaknai bahwa Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan dari sumber lokal, tetapi juga memastikan keberlanjutan dari penyerapan setiap produk lokal yang dihasilkan di pasar dalam negeri. Ia pun meyakini pentingnya perlindungan terhadap produk pertanian domestik.

“Jangan sampai jeruk dari Peru, misalnya, justru mendominasi pasar dan membuat petani lokal kita kehilangan daya saing”

Di sisi lain, dirinya berharap pemerintah bisa memastikan setiap produk yang diimpor harus melalui proses seleksi ketat, baik dari segi keamanan pangan maupun dampaknya terhadap pasar lokal. Langkah ini, menurutnya, tidak hanya melindungi petani, tetapi juga menciptakan ekosistem perdagangan yang bermutu dan adil.

“Ketahanan pangan itu tidak cukup (untuk memastikan produk lokal bisa bersaing di pasar global), tapi kita harus memastikan kedaulatan pangan, kedaulatan ini adalah soal kontrol. Kita harus memastikan pangan kita dikuasai oleh bangsa sendiri. Kita harus cek keamanan produk impor. Jangan sampai produk yang masuk justru mengganggu keseimbangan pertanian kita. Ini soal keberlanjutan produk lokal kita di masa depan,” terangnya.

Walaupun begitu, Anggia optimistis kerja sama internasional yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto akan memperhatikan kedaulatan pangan untuk menjadi model pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri di sektor pangan, harapnya, bangsa ini mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik.

Menutup pernyataannya, Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau kebijakan terkait impor dan kerja sama internasional untuk memastikan kepentingan domestik tidak dikorbankan. Ia berharap kerja sama dengan Peru tetap fokus pada isu strategis yang dapat saling menguntungkan, seperti teknologi dan investasi, tanpa melupakan perlindungan terhadap pangan nasional.

“Kita ingin kerja sama ini menjadi momentum untuk tidak hanya maju bersama, tapi juga menjaga identitas dan kedaulatan kita di sektor pangan,” pungkas Anggia. (ums/rdn)